NABIRE.NEWS - Bertempat di Hotel Mahavira Kabupaten Nabire, Papua, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dan Penyalur Mini pada Jumat (18/09/2020).

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah PIC Maluku dan Papua BPH Migas Johanes Renyut, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua, Marthen Douw, serta SBM Pertamina Rayon VI, Kukuh Bayu Sejati.

Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dilakukan demi percepatan penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional. Sub penyalur diharapkan sebagai embrio lahirnya BBM satu Harga.

Adapun dasar Pelaksanaan Program BBM Satu Harga adalah Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Pecepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP secara Nasional. Sesuai Permen ESDM tersebut, BPH Migas mempunyai tugas untuk menetapkan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Lokasi Tertentu.

Marwansah Lobo Balia, selaku 
Anggota Komite BPH Migas, menegaskan bahwa BPH Migas sebagai lembaga yang ditunjuk Pemerintah dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan hilir minyak dan gas bumi dan bertanggungjawab terhadap distribusi BBM secara nasional.

"Demi untuk menjamin ketersediaan BBM dan distribusi secara merata dan akses BBM yang mampu menyentuh masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau khususnya di daerah pedalaman Papua, maka BPH Migas berupaya mendukung percepatan Sub Penyalur di daerah-daerah yang tidak terjangkau SPBU Pertamina," tegasnya.

Marwansah menambahkan bahwa dalam hal ini pihaknya bertugas untuk mengatur dan menetapkan ketersediaan distribusi BBM. Penting sekali BPH Migas untuk menjamin distribusi BBM secara nasional.

"Dari 7000-an Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang eksisting di seluruh wilayah Indonesia saat ini, masih jauh dari optimal. Sementara untuk membangun SPBU Baru membutuhkan investasi yang cukup besar. Disisi lain membangun SPBU harus melihat sisi keekonomiannya, sebab membangun SPBU di daerah terpencil dianggap tidak ekonomis bagi badan usaha," terangnya.

Menurutnya, khusus wilayah yang tidak tercover SPBU, pihaknya akan isi dengan Sub Penyalur. Bagaimana pihaknya membuat Penyalur-Penyalur tambahan yang legal, sehingga pihaknya dapat membuat semuanya berkah dan distribusi BBM yang merata di 
seluruh Indonesia

Senada dengan itu, anggota Komisi VII DPR RI dari dapil Papua, Marthin Douw, pada kesempatan tersebut berharap bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut maka dapat membahas solusi atas keluhan dan kondisi-kondisi yang dihadapi masyarakat di Nabire seperti harga BBM yang mahal , kelangkaan, masih adanya pengecer BBM ilegal, juga keterkaitan distribusi penyalur dengan stakeholder. 

“Sebagai wakil rakyat, saya punya kewajiban memperjuangkan warga Papua, termasuk BBM yang murah sesuai ketentuan pemerintah ,” ujar Douw.


Komisi VII DPR RI dari dapil Papua, Marthin Douw

Menurut Douw, sesuai pasal 8 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat secara nasional, termasuk di Papua. 

“Semoga sosialisasi ini mampu bertahap menjawab berbagai persoalan yang ada di Papua tentang ketersediaan BBM, harga maupun penyaluran bisa lebih baik ke depan,” ujarnya. (Red).

GALERI FOTO:








NABIRE.NEWS - Rapat dengar pendapat antara tim Pansus DPRD Kabupaten Nabire dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membahas soal kecurangan hasil tes CPNS di kabupaten Nabire tahun 2018 berlangsung pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, pada Pukul 10.30 Wit. 

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya para pencari kerja (Pencaker) di kabupaten Nabire, DPRD Nabire dan pihak Pemkab yang diwakili oleh Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP. Serta turut hadir pula Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nabire, Ryan Rudini, SH. 

Rapat berlangsung dengan aman serta menghasilkan beberapa poin penting yang intinya menyangkut transparansi data oleh pihak Pemerintah Kabupaten Nabire terkait hasil CPNS tahun 2018 tersebut.

Dalam kesempatan itu, beberapa hal yang diminta oleh Pansus adalah terkait data pengunguman CPNS yang asli harus segera di buka di depan publik dan bisa dilihat secara langsung oleh semua pihak, khususnya para Pencaker. Sehingga jika didapatkan indikasi kecurangan, maka Tim Pansus DPRD Nabire meminta agar di proses secara hukum.

Ketika ditemui awak media ini usai rapat, Ketua Pansus DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi, menegaskan bahwa jika pada akhirnya nanti Pansus menemukan terdapat indikasi pidana, maka pihaknya akan segera merekomendasikan kecurangan hasil tes CPNS tersebut dengan bukti-bukti yang lengkap kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan. 

“Ya, kami akan rekomendasikan dengan bukti-bukti yang lengkap kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang lebih punya wewenang melakukan penyelidikan terhadap kecurangan hasil tes CPNS ini,” tegas Inggeruhi


Ketua Tim Pansus DPRD Nabire: Sambena Inggeruhi - Foto Tonci Numberi

Tak lupa Inggeruhi meminta kepada semua masyarakat kabupaten Nabire yang dalam hal ini memiliki hak konstitusional agar semua bisa bersama-sama mengawal proses kecurangan hasil tes CPNS tersebut hingga tuntas.

“Mari bersama-sama kita kawal proses ini hingga ditemukan siapa yang bersalah dan harus ditangkap, agar menjadi proses pembelajaran dan tidak ada yang kebal hukum,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Hendrik Andoi, yang hadir dan turut mendampingi Pencaker di Nabire, mengharapkan bahwa persoalan tersebut harus ada tindaklanjutnya.

"Saya harap tidak sampai disini saja dan masalahnya tetap harus diselesaikan. Intinya adalah ada transparansi dan soal perhitungan kuota 80 dan 20 persen," demikian dikatakan Andoi kepada awak media ini (Red). 

Ir. Ben Gurion Saroy, M.Si, foto sebelum Rapat Pleno Presidium DPP GIAN-MC3

NABIRE.NEWS - Dalam Rapat Pleno Presidium DPP GIAN-MC3 yang berlangsung di kota Cisarua Bogor pada tanggal 15-16 Agustus 2020, Ir. Ben Gurion Saroy, M.Si, diminta oleh seluruh peserta rapat se Indonesia untuk bersedia menjadi pengurus DPP dan Ketua DPD di Nabire.

GIAN adalah kepanjangan dari Gerakan Indonesia Anti Narkoba. Gerakan ini bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari 4 hal : (1). penyelundupan dan perfagangan narkoba (narkundup); (2). Perdagangan manusia (human trafficking); (3). Illegal logging dan (4). Illegal fishing.

Untuk mewujudkan keempat hal diatas, GIAN didukung oleh Mangrove Nusantars dgn aktivitas pemberdayaan masyarakat MC3 (Mangrove Srab Cultivation Community) budidaya kepiting bakau, dimana program ini dikenal dengan MLN-MC3.

Selain itu, GIAN didukung oleh Yayasan Rumah Nelayan Indinesia (YRNI) yg akan merehabilitasi pemukiman nelayan di seluruh wilayah NKRI termasuk di kabupaten Nabire. 

Ketika dikonfirmasi awak media ini melalui Whatsapp, Saroy mengatakan bahwa ke depannya, ia akan membuat kegiatan positif untuk membantu mereka-mereka yang terjerumus ke dalam kegiatan negatif, seperti: pengedar narkoba, perdagangan manusia, penangkapan ikan dan kayu ilegal, dan lain sebagainya

"Banyak sekali orang miskin yang mungkin terpaksa menjadi pengedar narkoba, perdagangan manusia, penangkapan ikan dan kayu ilegal karena harus makan hari ini," ungkap Saroy. 

Jadi, lanjut Saroy, untuk mengalihkan kerja mereka ke hal-hal yang legal dan positif, Saroy sudah bertekad membantu mereka melalui program MC3-GIAN dan YRNI.

"Dan untuk kabupaten Nabire, kami sedang mengupayakan program MC3 untuk 10ribu - 100 ribu Kepala Keluarga, sehingga proposal pendanaannya sementara kami rancang," demikian dikatakan Ben Saroy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berkantor di Manokwari, Papua. (Red)



NABIRE.NEWS - Kabar gembira datang dari Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire buat seluruh masyarakat kabupaten Nabire yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata Dua (S2), pasalnya Uswim sedang memantapkan rencana pembukaan program Pascarjana Ilmu Pemerintahan melalui kerjasamanya dengan Universitas Padjadjaran Bandung.

Rencana tersebut dikatakan langsung oleh Rektor Uswim, Drs. Petrus I Suripatty. M.Si., ketika ditemui awak media ini di ruang kerjanya pada hari Selasa (25/08/20), sekitar Pukul 13.15 Wit.

"Rencana kerjasama dengan Universitas Padjajaran untuk membuka program Magister ilmu Pemerintahan ini sedang dalam penjajakan dan sudah melalui tahap pembicaraan. Awalnya kami menugaskan Dr. Lewerissa untuk melobi, dan itu sudah ada kata sepakat dari pihak Universitas Padjajaran," ungkap Suripatty.

Suripatty menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya sudah merencanakan pembukaan beberapa jurusan program Pascasarjana di Uswim dengan mencoba bekerjasama melalui beberapa Universitas, seperti: Universitas Papua (Unipa) di Manokwari khusus untuk Magister Pertanian, Peternakan, Ilmu Lingkungan, Kehutanan, Sumberdaya Akuatik, dan Biologi, dengan Universitas Cenderawsih (Uncen) di Jayapura khusus untuk Magister Pendidikan, dan Universitas Padjajaran Bandung khusus untuk Magister Ilmu Pemerintahan.

Sementara terkait rencana pembukaan program Pascarjana Ilmu Pemerintahan, menurut Suripatty, bahwa ke depan pihaknya akan menindaklanjuti ke tahap yang lebih serius agar lebih mengokohkan dan memperjelas kerjasama tersebut dengan pihak Universitas Padjajaran.

"Kami akan lebih mengokohkan rencana ini dengan pihak Universitas Padjajaran, jika tidak bisa pertemuan secara langsung mengingat pandemi covid-19 masih berlanjut, maka pertemuan akan digelar melalui Video Conference (Vicon) dengan Rektor atau Dekan Universitas Padjajaran," terang Suripatty

Jadi pada prinsipnya, lanjutnya, rencana pembukaan program Magister ilmu Pemerintahan ini sudah oke, yang dalam hal ini kedua pihak sudah sepakati bersama sehingga direncanakan akan segera di buka pada awal tahun 2021.

"Karena rencana ini sudah disepakati bersama dan prosesnya sudah dimulai, maka untuk Magister ilmu Pemerintahan ini direncanakan sudah bisa dibuka awal tahun 2021. Jadi, setelah segala sesuatunya dipersiapkan sesuai aturan, maka kami akan segera buka penerimaan mahasiswa," tandas Suripatty

Adapun sistem pembelajaran yang akan digunakan menurut Suripatty, adalah dengan tetap menerapkan sistem Daring namun pada saat-saat tertentu dosen Universitas Padjajaran akan diundang untuk memberikan kuliah langsung di kampus Uswim Nabire.

Suripatty mengatakan pula bahwa selama ini animo masyarakat kabupaten Nabire dan Meepago untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua cukup tinggi. Sehingga dengan keterbatasan yang ada, Uswim Nabire tetap berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mencoba menjalin kerjasama melalui beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang berkualitas.

"Kami melihat sejauh ini animo masyarakat kabupaten Nabire dan Meepago, termasuk para PNS dan wiraswasta, memang cukup tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua," tegasnya

Menutup pembicaraannya siang itu, Suripatty menegaskan dengan mata yang berkaca-kaca bahwa segala upaya dalam membuka beberapa jurusan pada program Pascasarjana di Uswim adalah semata-mata merupakan bagian dari kepedulian pihak Uswim dalam meningkatkan SDM di Tanah Papua, khususnya di kabupaten Nabire tercinta.(Red)

nabire.NEWS

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-6pUnA5nMAJU/XtxVsT3qMfI/AAAAAAAAAdk/Or_LzfmtqdocFEJ_4BplnES8prVGr5j0gCLcBGAsYHQ/s1600/ghh.jpg} Nabire.NEWS adalah harian berita online berbasis Sains dan Humaniora. Ada empat hal yang menjadi fokus pemberitaan Nabire.NEWS, yaitu: (1) Kejadian menarik yang terjadi dalam kehidupan; (2) Artikel berupa Kajian Teori dan Gagasan Konseptual; (3) Fakta Peradaban Ilmu Pengetahuan; (4) Untuk menambah pengetahuan tentang kearifan lokal, maka disajikan informasi dari wilayah Timur Nusantara, khususnya Kabupaten Nabire {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.