Bersamaan dengan masa kampanye paslon Pilkada Nabire 2020, maka hampir tiap hari masyarakat Nabire diberikan hidangan berbagai janji-janji politik. Baik yang tercantum dalam visi, misi, program unggulan atau apapunlah bungkusnya dalam rangka menarik simpati masyarakat demi memenangkan kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan yaitu Pilkada.

Sebagai seorang warga Nabire yang memiliki hak untuk memilih pada Pilkada, saya mempelajari bagaimana politik dari sudut pandang ideal, mendekati ideal, atau menyimpang jauh dari tujuan politik itu sendiri. Dan satu yang paling sering saya soroti setiap memasuki masa Pilkada adalah soal “janji kampanye”, dalam kaitannya sebagai sebuah “pembohongan” dan “pembodohan” publik.

Seperti biasa, para calon kepala daerah bebas melemparkan janji apa saja kepada masyarakat di daerahnya. Apa saja!, Tidak peduli janji itu akan mungkin terealisasi atau tidak. Yang jelas pada masa menjelang pencalonan dan kampanye, mereka harus "mulut kecap" alias musim kampanye gedi dan lemon subur dimana-mana.

Masalahnya adalah, ketika janji itu menjadi acuan oleh masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon, seringkali janji kampanye yang diucapkan itu malah tidak realistis dan tidak mungkin direalisasikan. Kenapa? Karena memang ada pasangan calon yang melempar janji terlalu muluk-muluk alias tidak masuk di akal. Namun di sisi lain, itu juga merupakan bentuk "kecerdasan" pasangan calon dalam mengenal watak calon pemilihnya di Kabupaten Nabire.

Saya melihat ada beberapa hal dasar sehingga fenomena ini terjadi. Pertama, karena masyarakat masih senang dengan janji yang terdengar manis alias “janji surga di telinga”. Kedua, watak dan karakter masyarakat Nabire atau Papua pada umumnya sangat permisif (bersifat terbuka) ketika menyangkut politik. Selama ideologi, agama, ras, tidak disinggung, maka pada umumnya masyarakat Nabire akan sangat permisif terhadap pengkhianatan-pengkhianatan janji politik.

Selain itu, faktor lain adalah memori masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Nabire sangat pendek. Biasanya janji politik para kepala daerah terpilih hanya akan diingat selama 100 hari.

Setelah satu tahun, masyarakat bahkan sudah lupa apa janji mereka, dan setelah 4 tahun 9 bulan, para kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali ini bebas membuat janji-janji surgalainnya dan kembali, masyarakat memaafkan kemunafikan mereka, serta menikmati kembali janji baru yang "bagaikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya"

Jika tanpa ada perubahan moral yang berarti, kelak akan ada calon kepala daerah yang berjanji: "jika saya terpilih nanti, saya bebaskan SPP mahasiswa asal Nabire yang lagi kuliah di Universitas A”. Atau misalnya janji bagi masyarakat yang sakit di daerah-daerah terpencil yang dirujuk akan dijemput oleh Mobil Ambulance, atau helikopter yang siap selama 24 Jam.

Atau janji tentang masyarakat yang berprofesi sebagai Petani akan diberikan 1000 traktor dan masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan akan diberikan 1000 motor tempel dalam Program 100 hari kerjasaya, serta janji-janji lainnya yang sangat indah didengar telinga. Ironisnya masyarakat Nabire sampai saat ini masih tetap masih percaya janji-janji politik yang tidak masuk akal seperti itu. ...

Akhirulkalam, masyarakat Nabire harus cerdas dan bijaksana dalam menyikapi janji-janji Kampanye Paslon Pilkada 2020

Anak Nabire,
M Tekege

 

NABIRE.NEWS - Dalam menyikapi situasi kamtibmas jelang Pilkada Nabire 2020, Polres Nabire menggelar Rapat Lintas Sektoral sebagai upaya penyatuan persepsi antara pihak penyelenggara dan pengawas pemilu dengan pihak pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Rapat tersebut dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus S.H., S.I.K., M.H, didampingi Dandim 1705/PN yang diwakilkan oleh Kasdim 1705/PN, Mayor. Inf Prihatin S.Sos, serta hadir pula Kajari Nabire, Rahmadani S.H, M.H, beserta penyelenggara Pilkada, yaitu Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire, serta elemen pemerintahan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, S.H., S.I.K., M.H, mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pertemuan tersebut tiada lain untuk membahas persiapan ke depan mengenai langkah-langkah meredam isu yang berkembang di tengah masyarakat.

"Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama itulah mengapa dalam hal ini, saya mengundang saudara-saudara sekalian membahas mengenai permasalahn DPT (daftar pemilih tetap), isu percetakan KTP sampai malam hari, mobilisasi massa, permasalahan kedatangan tokoh berpengaruh di Kabupaten Nabire, permasalahan pergantian RT, Permasalahan petugas KPPS yang di anggap tidak netral", ujar Kariawan 

Pada kesempatan itu Kariawan membeberkan persiapan aparat TNI - Polri dalam rangka menyikapi Pilkada Kabupaten Nabire 2020, yaitu persiapan anggota yang dimulai dari BKO Polda Papua, BKO Brimob Yon C, BKO Brimob Nusantara dan BKO TNI

"Dengan begitu, saya sampaikan kepada pihak penyelenggara jangan segan-segan menegaskan peraturan KPU dalam melaksanakan Pilkada," tegas Kariawan. (Red)

GALERI FOTO:





NABIRE.NEWS - Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire terpilih menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta di tanah Papua dan Papua Barat yang dipercayakan untuk menjalankan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).

Rektor Uswim Nabire, Drs. Petrus I Suripatty, M.Si., ketika ditemui diruangannya pada hari Senin (16/11/20), mengatakan bangga dengan kepercayaan yang diberikan, sehingga pihaknya siap melaksanakan program RPL dengan kedua mitra yang ditunjuk, yaitu salah satu perguruan tinggi di Surabaya dan salah satunya di Bali.

"Kami sangat bersyukur dengan kepercayaan ini, dan kami siap melaksanakan Program Pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan tindaklanjut kebijakan Kemendikbud tentang MBKM melalui aplikasi Zoom Meeting bersama kedua mitra kami di Surabaya dan Bali," demikian tutur Suripatty

Ditambahkannya bahwa hasil evaluasi Kementerian Pendidikan terhadap Uswim sampai pada saat ini diapresiasi langsung dengan nilai yang cukup baik.

"Jadi Uswim siap melaksanakan RPL yang merupakan tindaklanjut dari Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau," demikian dikatakan Suripatty

Drs. Petrus I Suripatty, M.Si (Rektor Uswim)

Ditempat terpisah, Pembantu Rektor II Uswim Nabire, JM Ramandey, S.TP., M.Si, menjelaskan bahwa pada dasarnya program RPL  yang dipercayakan kepada Uswim ini menandakan bahwa Uswim dinilai punya kemampuan dalam menjalankan program tersebut dibandingkan dengan beberapa PTS lainnya yang berada dalam wilayah LLDikti 14.

"Kami bersyukur bahwa diwilayah 14 Uswim dianggap punya kemampuan untuk melaksanakan program daring tersebut. Jadi yang mengusulkan Uswim adalah LLDikti 14. Artinya dianggap bisa. Ada beberapa yang diusulkan namun batal karena mereka tidak siap untuk online karena di daerahnya jaringan tidak ada dan lembaganya tidak punya koneksi internet," beber Ramandey.

JM Ramandey, S.TP., M.Si (Pembantu Rektor II Uswim)

Dalam hal ini, menurut Ramandey, Uswim disebutkan sebagai PTDT yang kepanjangannya adalah Perguruan Tinggi Daerah Tertinggal, yang kemudian dimitrakan dengan dua Perguruan Tinggi di Daerah yang maju, yaitu Universitas Widya Kartika Surabaya dan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.

"Dan untuk program ini, mengingat kami sudah menentukan satu kelasnya terdiri atas 25 mahasiswa, maka kami memilih Program Studi yang di kelasnya itu melebihi angka 25. Jadi disini kami pilih 6 Program Studi, yaitu: Progdi Ilmu Pemerintahan, admisnistrasi negara dan bisnis, informatika, industri dan peternakan" tuturnya.

Jadi menurutnya, keenam Progdi tersebut yang memiliki mahasiswa ditingkat III, V dan VII dan dikelasnya bisa melebihi angka 25.

"Nah, karena satu kelas 25, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, maka keenam Progdi tersebut yang kami majukan. Sementara Mata Kuliahnya sudah ditentukan" demikian tegas Ramandey ketika ditemui di Gedung Rektorat Uswim Nabire. (Red).


NABIRE.NEWS - Kepolisian Sektor (Polsek) Nabire Kota menyerahkan tersangka kasus pencurian dengan kekerasan (curas) kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Nabire, pada Selasa (16/10/2020).

Kanit Reskrim Polsek Nabire Kota, Ipda Syafri Jido, S.Hi mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan pria berinisial SP alias S (20) yang di duga sebagai tersangka kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang beraksi di Terminal Oyehe, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Tersangka SP alias S ini diketahui berdomisili di Jalan Ampera (Kompleks Yapis), Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire 

"Tersangka dikeluarkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Nabire karena kasusnya sudah masuk pada tahap dua," jelas Kanit Reskrim, Ipda Syafri pada awak media

Menurut Kanit Reskrim, penyerahan tersangka dilakukan karena penyidikan kasus dan proses hukumnya telah rampung di Polsek Nabire Kota, sehingga selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut di Kejaksaan Negeri Nabire untuk didalami oleh JPU.


Barang bukti (Tonci Numberi)

"Tersangka dikeluarkan terhitung mulai tanggal 16 November 2020 dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUHP atau kedua pasal 365 ayat (1) KUHP," tambah Kanit Reskrim.

Syafri mengatakan bahwa tersangka sendiri ditangkap berdasarkan laporan polisi LP/120/VIII/2020/Papua/Sekta Nabire, pada tanggal 30 Agustus 2020 lalu.

"Barang bukti kasus ini telah kami amankan, dan atas perbuatannya, pelaku diancaman hukuman 12 tahun," beber Kanit Reskrim, Ipda Syafri. (*)


NABIRE.NEWS - Organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) merayakan HUT ke-13 tahun 2020 ini pada Rabu (11/11/2020). Syukuran 13 tahun PPWI tersebut secara nasional diselenggarakan di Kebon Kredo Coffe, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.; acara syukuran juga dihadiri oleh sejumlah pengurus dan anggota PPWI, antara lain Ir. Anang Priantoro selaku Dewan Penasehat PPWI Lampung yang juga merupakan pemilik Kredo Coffe. Selain itu, terlihat hadir Koordinator PPWI Regional Sumatra, Edi Suryadi; pemilik 10 media di Lampung, Husin Muchtar; dan perwakilan Pengurus DPD dan DPC PPWI di Provinsi Lampung.

Diantara peserta acara ini, tidak ketinggalan terlihat Ketua dan Sekretaris DPC PPWI Karawang Jawa Barat, Dede Nurcahaya dan Neneng Jauhara Khairiah; serta Ketua dan Sekretaris DPC PPWI Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan, M. Abbas Umar dan Agung Jepriansyah. Jumlah peserta acara yang berlangsung secara sederhana namun hikmat dan penuh keakraban itu tidak kurang dari 60 orang yang mewakili hampir seluruh kabupaten dan kota se Lampung.

Dalam sambutannya, Wilson Lalengke mengajak seluruh peserta untuk mengucapkan syukur atas perkembangan organisasi PPWI yang sampai saat ini semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat, baik di Indonesia ataupun dunia.

"Pencapaian tersebut tentu tidak datang begitu saja. Keberhasilan tidak dicapai oleh satu dua orang, ini semua terjadi berkat kerja keras kita semua. Kekompakan, kebersamaan dan kemauan kita untuk selalu berbagi ide, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, dan mencoba memahami semua masalah yang muncul sehingga kita mampu mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi merupakan modal PPWI yang baik dan cukup menentukan. Itulah yang menjadi kekuatan kita," ungkap Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 itu.

Lebih lanjut, Wilson menyampaikan terima kasih kepada para pengurus PPWI di seluruh Indonesia yang mau berbagi informasi tentang apa yang dirasakan, dicita-citakan, dan mengimplementasikan program PPWI di tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan refleksi yang membanggakan bagi PPWI.

Lahirnya organisasi PPWI, tambah Wilson, bertujuan untuk menaungi semua elemen masyarakat yang beraktivitas di bidang jurnalistik, terutama jurnalisme warga. Kegiatan jurnalistik meliputi tulis-menulis, fotografi, video, dan pengelolaan media, termasuk di dalamnya aktivitas netizen yang memanfaatkan media-media sosial dan jaringan pertemanan.

"Salah satu tugas kita adalah berupaya merobah image publik yang menganggap bahwa dunia jurnalistik itu merupakan wilayah kerja para wartawan professional saja, warga kebanyakan tidak boleh ikut-ikut; kita dorong untuk masuk kepada pola pikir yang baru, yakni bahwa jurnalistik dan publikasi media massa itu adalah tugas dan tanggung jawab semua warga masyarakat," ulas jebolan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini.

Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945, Pasal 28F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Jurnalistik itu tugas dan tanggung jawab kita semua, jangan biarkan pemberitaan yang muncul di ruang publik dikendalikan oleh satu dua pihak saja. Karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita adalah kita sendiri, bukan orang lain.

"Jangan sampai apa yang terjadi di tempat kita diolah dan diberitakan oleh orang yang berada di luar daerah tersebut. Semestinya warga yang ada di lingkungan tempat kejadian suatu peristiwa itu sendiri yang harus memberitakan. Informasi dari merekalah yang paling asli, akurat, tepat, dan terpercaya. Prinsip yang diusung PPWI adalah every citizen is journalist atau setiap warga adalah pewarta," jelas Wilson Lalengke yang juga menyelesaikan pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia ini.

Sementara itu, Anang Priantoro selaku Dewan Penasehat PPWI Lampung juga menyampaikan kebanggaan terhadap perkembangan PPWI, baik media maupun jurnalis, yang dalam pemberitaan sudah ada kemajuan dan tidak terpaku pada satu pokok pembahasan.

"Saya merasa senang karena media-media dan jurnalis yang bergabung dengan PPWI sudah mulai memberitakan informasi di berbagai bidang atau aspek yaitu politik, ekonomi dan pembangunan, pariwisata, kebudayaan, dan lain-lain. Tidak hanya berita kriminal saja yang dikedepankan," tandas Anang.

Koordinator PPWI Regional Sumatra, Edi Suryadi, yang bertindak sebagai pemandu acara syukuran selanjutnya mengajak Ketum PPWI dan seluruh peserta melakukan pemotongan tumpeng HUT Ke-13 PPWI, yang dilanjutkan makan siang bersama. (NJK/Red)

Liputan: Dede N

nabire.NEWS

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-6pUnA5nMAJU/XtxVsT3qMfI/AAAAAAAAAdk/Or_LzfmtqdocFEJ_4BplnES8prVGr5j0gCLcBGAsYHQ/s1600/ghh.jpg} Nabire.NEWS adalah harian berita online berbasis Sains dan Humaniora. Ada empat hal yang menjadi fokus pemberitaan Nabire.NEWS, yaitu: (1) Kejadian menarik yang terjadi dalam kehidupan; (2) Artikel berupa Kajian Teori dan Gagasan Konseptual; (3) Fakta Peradaban Ilmu Pengetahuan; (4) Untuk menambah pengetahuan tentang kearifan lokal, maka disajikan informasi dari wilayah Timur Nusantara, khususnya Kabupaten Nabire {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.