NABIRE.NEWS - Dalam masa kampanye Pilkada Nabire 2020, para paslon berlomba-lomba melemparkan janji-janji kampanye yang dianggap “Manjur” alias mujarab terutama janji-janji "100 Hari Kerja" jika nanti terpilih menjadi Kepala Daerah Nabire yang tujuannya tentu untuk merebut hati dan simpati masyarakat. 

Pada satu sisi, euforia atau semangat dari para paslon dalam masa kampanye ini melupakan satu hal yang sangat penting yaitu dari mana sumber pembiayaan untuk merealisasikan janji-janji politik tersebut, mengapa? Harus diingat bahwa proses penyusunan APBD Kab.Nabire tahun 2021 sedang berlangsung dan memasuki tahapan akhir, dimana pihak eksekutif (alias penguasa sekarang) bersama pihak legislative (DPRD) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan APBD 2021 dan biasanya akan ditetapkan/disahkan melalui Perda APBD pada Bulan Desember 2020.

Pertanyaannya, apakah semua janji-janji politik termasuk janji-janji 100 hari kerja programnya sudah termuat didalam alokasi belanja APBD Kab. Nabire tahun 2021? Yang dikuatirkan adalah jangan sampai janji-janji kampanye tersebut malah menjadi "Boomerang" (Senjata Makan Tuan) karena tidak terprogramkan dalam alokasi anggaran dan belanja APBD tahun 2021, sehingga nantinya tidak dapat direalisasikan kepada masyarakat.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. 

Tentu kebijakan ini tak ayal berimbas juga pada daerah yang kemudian harus melakukan perubahan atau realokasi APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimandatkan oleh UU tersebut. 

Hal lain yang membuat penyusunan APBD tahun anggaran 2021 berbeda, adalah karena pemerintah daerah harus mengacu pada beberapa peraturan perundang undangan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, baik karena adanya revisi maupun terbitnya regulasi baru.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dalam Permendagri tersebut, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharuskan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19 yang penekanannya pada tiga prioritas, yakni: penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Oleh. Chalie Messi
(Anak Kampung Kali Susu, 13 November 2020)

Post a comment

nabire.NEWS

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-6pUnA5nMAJU/XtxVsT3qMfI/AAAAAAAAAdk/Or_LzfmtqdocFEJ_4BplnES8prVGr5j0gCLcBGAsYHQ/s1600/ghh.jpg} Nabire.NEWS adalah harian berita online berbasis Sains dan Humaniora. Ada empat hal yang menjadi fokus pemberitaan Nabire.NEWS, yaitu: (1) Kejadian menarik yang terjadi dalam kehidupan; (2) Artikel berupa Kajian Teori dan Gagasan Konseptual; (3) Fakta Peradaban Ilmu Pengetahuan; (4) Untuk menambah pengetahuan tentang kearifan lokal, maka disajikan informasi dari wilayah Timur Nusantara, khususnya Kabupaten Nabire {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.