PALSUKAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) KETUA KOMITE LAPOR KEPALA SEKOLAH

Pendidikan

Nabire News- Ketua komite yang berada di SMP NEGERI 7 KIMI Nabire lapor kepala sekolah karena telah menggunakan tanda tangan palsu (scan tandangan ) guna pencairan dana operasional sekolah yang berada di sekolah menengah pertama negeri tujuh nabire .

Sesuai dengan petunjuk teknis Dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) yang di salurkan dari kementrian pusat kepada setiap sekolah yang berada di seluruh indonesia.

Pasal 3 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Maka ketua komite SMP Neg 7. Nabire lapor kepala sekolah kepada kepalah dinas pendidikan nabire.Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari kepala dinas pendidikan Nabire guna menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Ketua komite JHON MAREY mengaku sejak tahun 2016 hingga 2019 ini pencairan dana BOS ini tidak di ketahui oleh ketua komite.

Ketua komite mengaku dirinya tidak pernah menandatangani laporan pencairan dana operasional sekolah dan mengaku bahwa pencairan dana BOS ini tanda tangannya di scan ( pemalsuan dokumen pencairan dana BOS )
Sedangkan dirinya mengatakan bahwa pencairan dana BOS tersebut ini tidak ada pemberitahuan dari kepala sekolah dalam pencairan dana tersebut .

dalam mengelola dana bos harus melibatkan komite sekolah, jangan kepala sekolah sendiri yang mengelola dana bos itu, gunakan menajemen yang ada dan sering-sering berkoordinasi dengan manajer BOS di dinas pendidikan. Laporan secara tertulis maupun laporan yang dipasang di papan dinding pengumuman harus tertera dengan baik, agar semua pihak mengetahui kemana dana BOS diperuntukan.ujar ketua komite
Ketua komite dan para orang tua telah sepakat untuk melakukan pemalangan di sekolah tersebut hingga ada kejelasana terkait dana operasional sekolah tersebut.

Hati-hati dalam penggunaan dana bos, ikutilah aturan yang ada, jangan keluar dari aturan. Para kepala sekolah dan guru atau bendahara untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Salah mengelola dan memanfaatkan dana BOS, akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Sekolah dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada, tanpa membuat kebijakan baru. “Hati-hati dalam penggunaan dana bos, ikutilah aturan yang ada, jangan keluar dari aturan, jika keluar dari aturan maka, itu adalah tindakan melawan hukum, apalagi saat ini banyak pengaduan yang masuk di kejaksaan tentang penyalagunaan dana BOS oleh kepala sekolah” Kasi Pidana Khusus (Pidsus).

Nabire News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

code